SAMARINDA – Pemerataan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur terus menjadi perhatian pemerintah daerah bersama pemerintah pusat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim berkolaborasi dengan Komisi X DPR RI untuk mengidentifikasi kebutuhan sekolah, khususnya di wilayah pedalaman yang masih memerlukan dukungan sarana dan prasarana pendidikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, mengatakan pemetaan kebutuhan sekolah menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan pendidikan diberikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Kolaborasi dengan pihak legislatif diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan sekolah yang membutuhkan perbaikan mendesak.

Menurut Armin, peninjauan kondisi sekolah secara berkala terus dilakukan di sejumlah kawasan terpencil, termasuk Muara Ancalong, Senyiur, hingga Busang. Langkah tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi fasilitas pendidikan sekaligus menentukan kebutuhan yang harus diprioritaskan.

Ia menegaskan, ketepatan data menjadi faktor penting dalam menentukan sasaran bantuan. Dengan pemetaan yang akurat, alokasi dukungan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah sehingga lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain mendorong revitalisasi serta pembangunan gedung sekolah, Disdikbud Kaltim juga berupaya mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas pembelajaran yang telah tersedia. Upaya ini dilakukan agar sarana pendidikan yang ada dapat menunjang kegiatan belajar mengajar secara maksimal.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Edi Eloan Pasaribu, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan pemerataan dukungan pendidikan di Kalimantan Timur melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Edi menyebutkan, perhatian terhadap sekolah di wilayah terpencil perlu diperkuat, terutama dalam mempercepat rehabilitasi bangunan yang rusak serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran.

Selain perbaikan infrastruktur, dukungan bagi peserta didik juga menjadi bagian dari perhatian. Penguatan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dan program beasiswa diharapkan dapat memperluas kesempatan belajar bagi siswa yang berada di kawasan pelosok.

Pertemuan pemetaan kebutuhan tersebut turut melibatkan perwakilan Disdikbud Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Samarinda, serta pejabat bidang pembinaan kejuruan dan perencanaan.

Sinergi lintas pemerintahan ini diharapkan menghasilkan data kebutuhan pendidikan yang terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan dan anggaran. Dengan demikian, sekolah-sekolah yang selama ini belum memperoleh dukungan memadai dapat lebih teridentifikasi dan masuk dalam prioritas penanganan.

Melalui koordinasi dan pengawasan berkelanjutan, pemerataan fasilitas serta akses pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Timur diharapkan semakin meningkat, sehingga peserta didik di daerah terpencil memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkualitas.