AMBON – Rangkaian Advance Training Latihan Kader III (LK-III) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Maluku tidak hanya menjadi ruang penguatan kapasitas kepemimpinan kader, tetapi juga forum lahirnya berbagai gagasan kritis terhadap arah kebijakan nasional. Salah satu isu yang menjadi perhatian peserta adalah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu mendapat pengawasan serius dari berbagai elemen masyarakat.

Sorotan tersebut disampaikan oleh peserta LK-III asal HMI Badko Kalimantan Timur–Kalimantan Utara (Kaltim-Tara), Andi Irwansyah Jayadi. Menurutnya, kebijakan publik sebesar Program MBG harus dikaji secara komprehensif, bukan hanya dari sisi manfaat sosial, tetapi juga dari aspek ekonomi, tata kelola anggaran, serta potensi implikasi politik di masa mendatang.

Andi mengatakan, peserta LK-III tidak mempersoalkan tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, menurutnya, setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar wajib diawasi agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Kami tidak menolak niat pemerintah memperbaiki gizi masyarakat. Akan tetapi, hasil diskusi kami menunjukkan bahwa istilah ‘gratis’ perlu dipahami secara menyeluruh karena program tersebut dibiayai oleh anggaran publik yang nilainya sangat besar. Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana aliran manfaat ekonomi dari program itu didistribusikan dan siapa yang paling banyak memperoleh keuntungan,” ujar Andi dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).

Ia menilai, apabila pengadaan bahan pangan lebih banyak dikuasai oleh kelompok usaha tertentu tanpa melibatkan petani, nelayan, maupun pelaku usaha lokal, maka program tersebut berpotensi melahirkan apa yang disebut sebagai kapitalisme sosial, yakni ketika negara menanggung biaya melalui APBN, sementara nilai tambah ekonomi justru lebih banyak dinikmati oleh rantai bisnis tertentu.

Selain aspek ekonomi, Andi juga menyoroti kemungkinan munculnya dimensi politik dalam pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, bantuan yang diberikan secara rutin dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat berpotensi membangun hubungan emosional antara penerima manfaat dengan penyelenggara program apabila tidak diiringi mekanisme pengawasan yang kuat.

“Program sebesar ini harus dijaga agar tidak bergeser menjadi instrumen pembentukan citra politik ataupun investasi dukungan jangka panjang. Negara hadir untuk melayani masyarakat, bukan membangun ketergantungan politik melalui program bantuan,” katanya.

Dalam forum tersebut, Andi bersama peserta lainnya juga menyoroti sistem pengadaan yang dinilai perlu memberi ruang lebih besar kepada potensi pangan daerah. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya pangan yang berbeda di setiap wilayah sehingga kebijakan pemerintah semestinya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, bukan sekadar menciptakan rantai distribusi yang terpusat.

Ia juga mengingatkan agar besarnya anggaran MBG tidak mengurangi perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang hingga kini masih menjadi persoalan di sejumlah daerah, seperti penyediaan air bersih, layanan kesehatan, pembangunan pendidikan, hingga infrastruktur wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

“Bagi kami, pembangunan harus berjalan secara seimbang. Program pemenuhan gizi memang penting, tetapi jangan sampai kebutuhan dasar lain yang juga menjadi hak masyarakat justru terabaikan karena keterbatasan ruang fiskal,” ujarnya.

Hasil diskusi Advance Training LK-III HMI Badko Maluku juga melahirkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Di antaranya mendorong transparansi penuh terhadap mekanisme pengadaan dan penggunaan anggaran, memastikan keterlibatan petani dan nelayan lokal sebagai pemasok utama bahan pangan, menjaga pelaksanaan program dari kepentingan politik praktis, serta menyesuaikan menu dengan potensi pangan dan budaya di masing-masing daerah.

Bagi Andi, kritik yang disampaikan bukanlah bentuk penolakan terhadap program pemerintah, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial yang harus dijalankan kader HMI sebagai organisasi intelektual.

“Kesejahteraan rakyat tidak boleh dijadikan ladang bisnis maupun alat untuk membangun kekuasaan. Sebagai kader HMI, kami memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan hasil kajian secara objektif. Harapan kami sederhana, setiap kebijakan negara benar-benar kembali pada tujuan utamanya, yakni menghadirkan keadilan, kesejahteraan, serta memperkuat kemandirian masyarakat,” tutup Andi.