SAMARINDA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kalimantan Timur mengapresiasi langkah cepat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda dalam mengurai persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang selama ini menjadi kendala bagi angkutan umum lintas daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua DPD Organda Kalimantan Timur, Elpohan, usai mengikuti kegiatan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dishub Kota Samarinda bersama para pelaku transportasi Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antarprovinsi (AKAP).

Forum tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha transportasi untuk membahas solusi atas antrean panjang kendaraan, sekaligus menyusun mekanisme distribusi solar subsidi yang lebih tertib dan tepat sasaran.

“Kami dari Organda merasa sangat puas terhadap penanganan dan ruang dialog yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Melalui sosialisasi dan FGD ini, kami para pelaku transportasi dilibatkan secara langsung untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan sekaligus memberikan masukan terhadap solusi yang akan diterapkan,” ujar Elpohan.

Menurutnya, pendekatan yang dilakukan Dishub Samarinda dinilai tepat karena melibatkan langsung para operator transportasi yang selama ini menjadi pengguna utama solar bersubsidi. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil para pelaku usaha angkutan umum.

Ia juga menilai skema pengendalian sementara melalui sistem pengambilan karcis terpusat yang diperkenalkan dalam sosialisasi menjadi langkah awal yang efektif untuk mengurangi antrean serta memastikan distribusi solar subsidi lebih terarah.

“Kegiatan seperti ini sangat efektif untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada pengguna BBM subsidi yang berhak. Angkutan umum massal seperti bus antarkota memang sudah seharusnya memperoleh kemudahan akses terhadap solar subsidi, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Dishub Kota Samarinda juga memaparkan rencana pengembangan sistem monitoring pengisian BBM berbasis pengawasan yang akan diterapkan secara bertahap. Sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan transparansi distribusi solar subsidi, mengurangi potensi penyalahgunaan, sekaligus mempercepat proses pelayanan di SPBU.

Selain mendukung kelancaran operasional angkutan umum, sistem tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas distribusi logistik dan menekan potensi kenaikan biaya transportasi yang dapat memengaruhi laju inflasi daerah.

DPD Organda Kalimantan Timur menyatakan siap mendukung implementasi kebijakan tersebut melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola distribusi solar subsidi yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran sehingga operasional transportasi publik di Samarinda dapat berjalan lebih optimal.