SAMARINDA – Sekretaris Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia (GBN MI) DPK Kota Samarinda, Fahrizal Ahyar, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memperketat pengawasan distribusi solar subsidi di Kota Samarinda.

Menurut Fahrizal, pengawasan distribusi BBM subsidi merupakan bagian dari upaya memastikan subsidi yang berasal dari uang negara benar-benar diterima oleh masyarakat dan pelaku usaha yang berhak.

“Pengawasan harus dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat. Ketika distribusi tidak diawasi dengan baik, maka potensi penyalahgunaan akan semakin besar dan yang dirugikan justru para sopir serta pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan solar subsidi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa selama ini berbagai persoalan distribusi solar subsidi kerap menjadi perhatian publik, mulai dari antrean panjang hingga dugaan praktik penyalahgunaan yang menyebabkan kuota subsidi tidak tepat sasaran.

Menurutnya, selisih harga yang cukup besar antara solar subsidi dan solar non-subsidi dapat menciptakan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dari distribusi BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat.

Karena itu, Fahrizal menilai langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu didukung sepanjang dilaksanakan secara transparan, adil, dan tidak menyulitkan sopir yang beroperasi sesuai aturan.

“Yang perlu diperbaiki bukan semangat pengawasannya, melainkan mekanisme pelaksanaannya agar semakin akuntabel dan mudah diawasi publik,” katanya.

Ia juga mendorong adanya evaluasi rutin terhadap sistem distribusi, termasuk penguatan pengawasan digital, integrasi data kendaraan penerima subsidi, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, SPBU, dan aparat pengawas.

Menurut Fahrizal, keberhasilan pengawasan distribusi solar subsidi akan berdampak langsung terhadap kelancaran sektor logistik, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pemerintah dan para sopir pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan ketersediaan solar subsidi tetap terjaga. Karena itu dialog dan evaluasi harus terus dilakukan agar kebijakan yang diterapkan semakin baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya.