Jakarta — Sejumlah banner berisi penolakan terhadap pengangkatan Kombes Pol. Mochammad Hassan, S.I.K., M.H.sebagai Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Bengkulu terbentang di sejumlah ruas jalan di sekitar Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jumat (17/7). Banner-banner itu dipasang oleh Pengurus Pusat Perkumpulan Mahasiswa Indonesia (PP-PMI) sebagai bentuk protes atas promosi jabatan yang dinilai mengabaikan aspek integritas dan rekam jejak etik.

Aksi tersebut menarik perhatian pengguna jalan maupun personel yang beraktivitas di sekitar kompleks Mabes Polri. Dalam banner itu tertulis tuntutan agar Kapolri mengevaluasi bahkan membatalkan pengangkatan perwira menengah tersebut. PP-PMI menilai jabatan strategis di lingkungan Polri semestinya diberikan kepada figur yang tidak menyisakan polemik etik di ruang publik.

Ketua Umum PP-PMI, Ali Moma, mengatakan organisasinya tidak mempersoalkan kewenangan Kapolri dalam melakukan mutasi dan promosi jabatan. Namun, menurut dia, kewenangan tersebut semestinya dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip meritokrasi, transparansi, serta rekam jejak integritas setiap calon pejabat.

“Kami menghormati sepenuhnya kewenangan Kapolri dalam menentukan mutasi maupun promosi jabatan. Akan tetapi, jabatan strategis harus diisi oleh sosok yang tidak menyisakan persoalan etik yang berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat. Ketika terdapat dugaan pelanggaran etik yang pernah menjadi perhatian publik, hal itu semestinya menjadi bagian dari proses evaluasi sebelum promosi diputuskan,” kata Ali.

Ali menilai, reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan Polri akan sulit memperoleh legitimasi publik apabila promosi jabatan tidak dibarengi dengan mekanisme penilaian yang terbuka dan akuntabel.

Menurutnya, masyarakat saat ini tidak hanya menaruh perhatian pada capaian kinerja seorang pejabat, tetapi juga pada integritas pribadi dan rekam jejak etik yang melekat selama menjalankan tugas.

Pandangan serupa disampaikan Ketua PERMAHI Tangerang, Fahreza. Ia menyebut profesionalisme aparat penegak hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek moral dan etik.

“Kemampuan manajerial dan prestasi kerja memang penting, tetapi integritas adalah fondasi utama kepemimpinan. Ketika terdapat dugaan persoalan etik yang masih menjadi perhatian publik, promosi jabatan berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Karena itu, prinsip meritokrasi, akuntabilitas, dan transparansi harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan,” ujarnya.

PP-PMI menyatakan akan terus mengawal proses promosi jabatan di lingkungan Polri sebagai bagian dari fungsi kontrol masyarakat sipil. Organisasi tersebut berharap setiap penempatan pejabat pada posisi strategis dilakukan melalui proses yang objektif dan mempertimbangkan rekam jejak secara menyeluruh guna menjaga marwah institusi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kepolisian.

Sebagai bentuk tindak lanjut, PP-PMI mengaku tengah mempersiapkan aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri pada Senin, 20 Juli 2026. Aksi itu disebut akan tetap digelar apabila tuntutan mereka agar pengangkatan Dirlantas Polda Bengkulu dievaluasi tidak memperoleh respons dari pimpinan Polri.