SAMARINDA, KOMPAS.com – Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait polemik rencana renovasi rumah jabatan (rujab) senilai Rp 25 miliar yang menuai kritik luas dari masyarakat. Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, @h.rudymasud pada Minggu (26/4/2026) sekitar pukul 22.00 Wita sebagai respons atas kegelisahan publik yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.

Polemik ini mencuat setelah sejumlah item renovasi dinilai tidak relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat. Baca juga: Gubernur Kaltim Didemo, Golkar Minta Kadernya yang Jadi Pejabat untuk Peka Dalam pernyataannya, Rudi mengakui bahwa kritik yang muncul merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ujar Rudi dalam keterangan resmi yang diterima konspirata.com.

Ia menilai, kegaduhan tersebut menjadi bahan refleksi penting, khususnya dalam cara pemerintah menyampaikan kebijakan kepada publik. Menurut dia, komunikasi yang tidak utuh dapat memicu kesalahpahaman dan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Rudi juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan menghindar dari tanggung jawab, meskipun perencanaan renovasi rumah jabatan tersebut disebut telah ada sebelum ia menjabat sebagai gubernur.

Sebagai gubernur, saya tetap bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang berjalan saat ini, Singgung Capaian Daerah yang Jarang Diangkat Sorotan publik terhadap proyek renovasi tersebut terutama tertuju pada sejumlah fasilitas yang dianggap tidak mendesak, seperti kursi pijat dan akuarium air laut.

Kehadiran item tersebut memicu pertanyaan publik mengenai sensitivitas anggaran di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Tanggung biaya fasilitas di luar fungsi kedinasan Menanggapi hal itu, Rudi mengambil langkah yang dinilai cukup tegas. Ia menyatakan akan menanggung secara pribadi biaya untuk fasilitas yang berada di luar fungsi kedinasan.

Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut,” tegasnya. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen untuk meredam polemik sekaligus menunjukkan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Selain itu, Rudi juga menyampaikan akan melakukan peninjauan ulang terhadap keseluruhan rencana renovasi.

Ia berjanji akan memilah kembali mana saja kebutuhan yang benar-benar penting dan sesuai dengan fungsi rumah jabatan sebagai fasilitas negara. Menurut dia, ke depan setiap kebijakan yang berkaitan dengan anggaran publik harus lebih mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Ia menambahkan, peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam merancang program, terutama yang bersinggungan langsung dengan persepsi publik. Tak hanya itu, Rudi juga menyinggung pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat sebagai modal utama dalam menjalankan pemerintahan.

Ia menilai, kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya melalui program, tetapi juga melalui sikap terbuka dan kesediaan untuk mengakui kekurangan.

ia berkomitmen untuk bekerja lebih teliti dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. “Ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” ujarnya.

Polemik renovasi rujab ini menjadi perhatian luas, tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga nasional, karena dinilai mencerminkan tantangan dalam pengelolaan anggaran publik di tengah tuntutan transparansi yang semakin tinggi.