A. Konsumerisme sebagai Latar Kekerasan Struktural

Fenomena demonstrasi yang marak di Indonesia tahun 2025 baik terkait isu ekonomi, kebijakan pemerintah, maupun penolakan terhadap ketidakadilan sosial tidak bisa dilepaskan dari akar masalah yang lebih dalam: konsumerisme sebagai kekerasan struktural.

Sebagaimana dijelaskan McGregor (2003), konsumerisme bukan hanya soal gaya hidup boros dan belanja, melainkan juga sebuah sistem yang mereproduksi ketidakadilan: diskriminasi akses tanah, perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan yang layak.

Dalam konteks Indonesia 2025, masyarakat kelas pekerja, mahasiswa, buruh, dan kelompok rentan lainnya berhadapan langsung dengan dampak ekonomi yang digerakkan oleh logika konsumsi dan kapitalisme global.

B. Kekerasan dalam Demonstrasi: Bukan Hanya Fisik

John Galtung menyebut kekerasan tidak hanya tampak dalam bentuk fisik (pemukulan, bentrokan polisi vs demonstran), tetapi juga dalam bentuk kekerasan struktural dan kultural. Demonstrasi di Indonesia 2025 sering memunculkan wajah kekerasan dalam tiga lapisan:

1. Kekerasan Struktural
   o Kebijakan ekonomi yang pro-konsumsi (utang, impor besar, privatisasi) menekan daya hidup rakyat kecil.
   o Rakyat merasa dipaksa “hidup konsumtif” tetapi tanpa akses yang adil akan melahirkan frustrasi kolektif dan turun ke jalan.
2. Kekerasan Langsung
   o Bentrokan antara aparat dan massa. Gas air mata, water cannon, hingga represi fisik.
   o Demonstrasi yang awalnya menyuarakan hak asasi berubah menjadi arena kekerasan terbuka.
3. Kekerasan Kultural
   o Stigmatisasi bahwa demonstran = perusuh.
   o Normalisasi aparat represif dianggap “wajar” demi stabilitas.
   o Legitimasi media tertentu yang membentuk opini publik bahwa suara kritis = ancaman negara.
   Dengan demikian, kekerasan dalam demonstrasi bukan sekadar “oknum aparat” atau “provokator demonstran”, melainkan produk sistem konsumerisme modern yang menekan kelompok marjinal.
   Modernisme, Konsumerisme, dan Krisis Legitimasi.

Seperti ditulis McGregor dan Bonino, modernisme yang menekankan rasionalitas, sains, dan materialisme melahirkan kapitalisme global kemudian konsumsi massal dan ketidakadilan struktural.

Indonesia hari ini masih berdiri di atas pondasi modernisme materialis: pembangunan diukur lewat angka PDB, investasi asing, dan konsumsi domestik, bukan kualitas hidup rakyat. Dalam situasi ini, demonstrasi adalah ekspresi sosial dari krisis legitimasi modernisme: rakyat menolak reduksi kebahagiaan hanya pada konsumsi, dan menuntut hak yang lebih adil (pendidikan, kesehatan, lingkungan).

C. Postmodernisme: Jalan Menuju Perdamaian?

Solusi postmodernisme yang ditawarkan McGregor yakni inner peace, positive peace, relational peace, eco-peace yang relevan bagi konteks Indonesia 2025.

Demonstrasi mestinya tidak selalu berujung kekerasan, jika:

1. Negara menggeser orientasi pembangunan dari narasi besar konsumsi menuju narasi kecil lokalitas (kedaulatan pangan, energi, komunitas).
2. Aparat diposisikan bukan sebagai instrumen represi, melainkan fasilitator dialog sosial.
3. Demonstrasi dipahami bukan ancaman, melainkan mekanisme demokrasi untuk meredam kekerasan struktural sebelum berubah menjadi kekerasan langsung.
4. Pendekatan eco-peace diterapkan, mengingat banyak demonstrasi (misalnya terkait tambang, lingkungan, krisis energi) lahir dari konflik ekologis akibat konsumerisme.

D. Kesimpulan

Kekerasan yang muncul dalam aksi demonstrasi di Indonesia tahun 2025 adalah gejala dari masalah yang lebih dalam: sistem sosial-ekonomi konsumtif yang menindas.

Modernisme telah melahirkan konsumerisme dan konsumerisme menimbulkan kekerasan struktural, yang kemudian rakyat bereaksi dan menolak lewat demonstrasi yang berakibat negara merespons dengan kekerasan langsung.

Jika Indonesia ingin keluar dari siklus ini, maka postmodernisme bisa menjadi inspirasi: kembali ke lokalitas, kemandirian komunitas, dan menolak reduksi hidup hanya pada konsumsi material. Dengan cara itu, demonstrasi tidak lagi berakhir sebagai arena kekerasan, melainkan ruang dialog untuk menciptakan perdamaian positif yang berlandaskan keadilan sosial.