Jakarta, 16 Agustus 2025 – Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) melancarkan seruan keras: bubarkan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai gagal menjalankan mandat, dan serahkan pengelolaan aset negara kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara).

Seruan mahasiswa ini muncul sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mengkritik tajam inefisiensi BUMN dalam pidato kenegaraan 15 Agustus 2025.

“Banyak BUMN rugi tapi komisarisnya banyak. Saya tugaskan BPI Danantara untuk membereskan ini. Kalau tidak mau tanpa tantiem, berhenti! Anak muda siap menggantikan,” tegas Presiden.

Triliunan Rupiah Menguap

HMMI menyoroti kerugian besar yang terus membebani negara. PT Kereta Api Indonesia (Persero), pemimpin konsorsium PT KCIC, mencatat kerugian Rp1,62 triliun pada semester I 2025 akibat proyek Kereta Cepat Whoosh. PT Waskita Karya (Persero) Tbk masih mencatat rugi Rp3,6 triliun per kuartal III 2024.

“Kerugian ini menambah beban rakyat dan anggaran negara. Banyak aset dikelola tanpa profesionalitas, bahkan ada indikasi penyalahgunaan wewenang,” kata Husein Firdaus, Ketua Umum HMMI.

Solusi Mahasiswa

HMMI menilai model pengelolaan BUMN saat ini usang dan tak efektif. Solusi mereka: alih kelola seluruh aset BUMN ke BPI Danantara, yang dianggap memiliki tata kelola modern, transparan, dan akuntabel.

“BPI Danantara bisa memaksimalkan nilai aset negara dan mengelolanya jauh dari praktik yang merugikan,” tambah Husein.

Langkah Nyata atau Sekadar Wacana?

Seruan HMMI memperkuat gelombang ketidakpuasan publik terhadap BUMN. Tantangan besar kini menunggu: apakah pemerintah akan menindaklanjuti, atau kritik ini hanya berhenti sebagai retorika politik?

Yang pasti, mahasiswa dan Presiden sama-sama menuntut: BUMN harus dibenahi—atau dibubarkan.(rdk/ar)