Samarinda – Konspirata.com, Di tengah semrawutnya tata ruang Kota Samarinda, warga di Rapak Indah, Kelurahan Loa Bakung, kembali dipaksa menghadapi kenyataan pahit: tanah mereka seluas 2,9 hektare telah berubah menjadi jalan umum sejak 2017 — tanpa status hukum yang jelas, dan tanpa kompensasi dari negara.

Senin, 4 Agustus 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memfasilitasi konflik tersebut. Namun alih-alih menemukan titik terang, hasil rapat justru memperjelas satu hal: negara tidak hadir.

“Jalan Non-Status”: Fakta yang Tak Bisa Dipungkiri

Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengakui bahwa tidak satu pun instansi pemerintah yang mengklaim atau bertanggung jawab atas jalan tersebut.

“Pemprov tidak pernah menetapkan itu jalan provinsi. Pemkot juga tidak lagi mengakui setelah 2017. Jadi statusnya saat ini: non-status,” ungkap Baharuddin.

Pernyataan ini mengukuhkan bahwa jalan yang digunakan publik, dibangun di atas tanah warga, nyatanya tak tercatat dalam sistem legal negara. Jalan fiktif di atas kerugian nyata.

Ganti Rugi? Tunggu “Pendapat Hukum”

Meski warga telah berulang kali menuntut ganti rugi, namun keputusan final masih akan menunggu legal opinion dari Kejaksaan Negeri Samarinda. Prosedur yang, dalam banyak kasus, bisa berlangsung berbulan-bulan tanpa kepastian.

“Soal ganti rugi itu masih usulan masyarakat. Masih butuh verifikasi, karena status tanahnya tidak jelas,” tambah Baharuddin, seolah memindahkan tanggung jawab kepada kabut birokrasi.

Warga Tak Lagi Butuh Janji—Mereka Butuh Kepastian

Kuasa hukum warga, Nur Rohmi Rahmatullah, menyatakan bahwa meski hasil RDP tidak menyentuh keputusan konkret, namun mereka kini memegang “arah akhir” dari konflik ini.

“Secara berita acara, DPRD akan bersurat ke Kejaksaan. Dan kami, atas nama warga, mendorong penyelesaian secara non-litigasi,” jelasnya.

Namun di tengah itu, muncul pertanyaan: mengapa negara butuh waktu bertahun-tahun untuk sekadar mengakui sebuah jalan? (rdk/ar)