Misbakhun Tegaskan Komitmen Kawal Aspirasi Rakyat Kaltim

Jakarta Konspirata.com— Upaya menolak pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) kembali ditegaskan Fraksi Kaltim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung intens dan penuh perhatian itu menjadi ruang bagi Fraksi Kaltim untuk menyampaikan secara langsung keresahan masyarakat daerah penghasil, terutama terkait dampak pemangkasan DBH terhadap pembangunan di Kalimantan Timur.

Komisi XI Serius Tangani Isu DBH: “Ini Bukan Main-main”

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, memberikan respons kuat atas tuntutan dan data yang disampaikan Fraksi Kaltim. Ia menegaskan bahwa Komisi XI menempatkan isu DBH sebagai persoalan fundamental yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur.

“Apa yang bapak-bapak sampaikan menjadi perhatian serius kami. Aspirasi rakyat Kaltim akan kami sampaikan kepada Menteri Keuangan. Ini bukan lips service. Kami benar-benar konsen untuk mencari solusi bersama,” ujar Misbakhun.

Ia menjelaskan bahwa Komisi XI saat ini sedang menjalankan rangkaian kerja yang padat untuk membahas dampak pemangkasan DBH. Termasuk di dalamnya rencana mengajak Kementerian Keuangan turun langsung ke tiga daerah penghasil, salah satunya Kalimantan Timur.

“Ini isu serius, bukan main-main, Pak. Kami sedang mempersiapkan kunjungan ke tiga daerah penghasil agar dapat melihat langsung situasi di lapangan.”

Misbakhun juga menegaskan bahwa Komisi XI telah membagi tim ke daerah penghasil untuk menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Ia menyampaikan penghormatan terhadap sikap Fraksi Kaltim yang terus memperjuangkan hak fiskal daerah melalui jalur konstitusional.

Fraksi Kaltim: “Batalkan Pemangkasan DBH untuk Kaltim”

Ketua Presidium Fraksi Kaltim, A. Vendy Meru, SH, menyampaikan sikap tegas rakyat Kaltim yang menolak kebijakan pemangkasan DBH. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya mengurangi hak fiskal daerah tetapi juga memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah.

“Kami rakyat Kaltim dengan tegas meminta Komisi XI agar memanggil dan mendesak Menteri Keuangan untuk segera membatalkan kebijakan pemangkasan DBH,” tegas Vendy.

Vendy juga mengundang Komisi XI bersama pejabat terkait untuk melihat langsung kondisi ketimpangan pembangunan di Kaltim dan Kaltara.

“Kalau mau, saya siap membawa Komisi XI dan Pak Purbaya ke Kaltim dan Kaltara selama 2–3 hari. Biar mereka lihat sendiri bagaimana negara tidak adil terhadap penganggaran di daerah kami,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Vendy menegaskan bahwa perjuangan rakyat Kaltim masih berada dalam koridor konstitusi. Namun ia mengingatkan bahwa kesabaran masyarakat ada batasnya.

“Jika perjuangan ini tetap tidak digubris, jangan salahkan kami bila menempuh jalan perjuangan kami sendiri. Kami sudah terlalu lelah menghadapi ketidakadilan ini,” kata Vendy.

RDP antara Fraksi Kaltim dan Komisi XI ini memberikan harapan baru bagi masyarakat Kalimantan Timur. Sikap terbuka Komisi XI yang siap membawa aspirasi daerah penghasil ke meja Menteri Keuangan menjadi sinyal positif dalam perjuangan panjang mempertahankan hak DBH Kaltim.

Fraksi Kaltim menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga kebijakan pemangkasan DBH dibatalkan dan keadilan fiskal bagi daerah penghasil benar-benar diwujudkan.