Sebagai seorang yang pernah belajar di FISIPOL Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, saya memahami bahwa politik sejatinya adalah seni mengelola harapan rakyat. Namun ketika saya terjun langsung sebagai penyelenggara pemilu (PKD), saya melihat sisi gelap demokrasi: politik uang dan blank kampanye yang meracuni pemilu di akar rumput.

Masalah ini tidak bisa dilepaskan dari jurang biaya politik yang begitu besar.
Untuk bisa duduk di kursi DPR, seorang caleg bisa menghabiskan Rp5 miliar – Rp20 miliar. Angka itu jauh dibandingkan dengan gaji resmi seorang anggota DPR yang berkisar Rp70 juta per bulan, atau Rp3,3 miliar dalam 5 tahun masa jabatan.

Kalkulasinya sederhana:

Biaya masuk DPR = Rp5 miliar – Rp20 miliar
Total gaji 5 tahun = ± Rp3,3 miliar

Artinya, bahkan gaji DPR tidak cukup untuk menutup modal kampanye.

Inilah titik rawan yang membuka pintu politik transaksional:

1. Caleg terpaksa mencari “investor politik” untuk menutup biaya.

2. Rakyat diperlakukan sebagai objek transaksi lewat uang, sembako, hingga janji kosong.

3. Kebijakan yang lahir di parlemen rawan berpihak pada kepentingan pemodal, bukan rakyat.

Sebagai mantan PKD, saya tahu betapa sulitnya melawan arus money politics. Di lapangan, praktik serangan fajar begitu nyata. Warga sering berkata, “Kalau tidak terima uang, rugi. Toh mereka juga lupa setelah terpilih.”

Tapi apakah kita akan terus begini?

Solusi yang Harus Didorong

1. Dana Kampanye Transparan dari Negara
   Negara harus menanggung sebagian biaya kampanye dengan sistem akuntabel. Ini akan mengurangi ketergantungan caleg pada sponsor gelap.
2. Media partner Pengawasan Politik Uang
   Harus ada peran para pemegang akun besar entah media atau creator untuk up pelaporan cepat bagi rakyat, di mana praktik politik uang bisa langsung diunggah dan ditindak secara hukum.
3. Edukasi Rakyat Melawan Serangan Fajar
   Uang 100 ribu di hari pemilu bisa berujung pada 5 tahun penderitaan akibat kebijakan salah arah. Kesadaran ini harus ditanamkan melalui komunitas, kampus, dan ruang publik.
4. Kaderisasi Generasi Baru
   Partai harus membuka pintu bagi pemuda, akademisi, dan aktivis untuk maju. Tanpa regenerasi, DPR hanya akan jadi klub eksklusif pemodal.
5. Perbaikan Regulasi Pemilu atau PKPU & Perbawaslu
   Penindakan atas tangkap tangan atau pelapor harus di permudah dan perlindungan terhadap pelapor wajib benar benar aman. Warga dibekli perlindungan hukum yang jelas juga.

Saya paham, melawan blank kampanye dan money politics itu seperti melawan gelombang besar. Tapi kalau tidak ada yang mulai, demokrasi hanya akan jadi panggung transaksi.

Demokrasi bukan untuk dijual. Suara rakyat lebih mahal dari Rp50 ribu. Demokrasi adalah tentang masa depan bangsa.