Jakarta, 20 Juli 2025 — Ribuan tenaga honorer Non-ASN yang tidak tercantum dalam database kepegawaian nasional (R4) akan menggelar Aksi Damai Nasional pada Senin, 21 Juli 2025 di Jakarta. Aksi ini merupakan bentuk desakan terhadap pemerintah agar segera mengeluarkan kebijakan afirmatif bagi para honorer Non-Database yang selama ini tersisih dari sistem rekrutmen ASN.

Aliansi ini tergabung dalam Dewan Pengurus Pusat Aliansi R4 Indonesia, dan telah mengirimkan surat resmi kepada Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sebagai pemberitahuan pelaksanaan aksi dengan estimasi jumlah peserta mencapai 20.000 orang, yang akan berkumpul di Parkiran Masjid Istiqlal dan bergerak menuju Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat.

Rizky Partama Pimpin Perwakilan Kalimantan Timur

Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi yang turut serta dalam aksi ini. Rizky Partama, Koordinator R4 Kalimantan Timur, telah tiba di Jakarta bersama rombongan untuk menyuarakan aspirasi dari 1.410 tenaga Non-ASN di wilayahnya yang belum masuk dalam database BKN.

“Kami sudah berada di Jakarta untuk memastikan suara honorer Non-Database dari Kaltim juga terdengar. Kami tidak minta dikasihani, tapi diperjuangkan hak konstitusionalnya,” tegas Rizky, Minggu (20/7).

Tuntutan Aksi: PP Khusus untuk R4

Dalam surat bernomor 025/DPP–R4/VII/2025, aksi ini menuntut Presiden untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus, yang mengatur:

1. Pengangkatan PPPK bagi honorer Non-Database (R4) yang telah lulus seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024;
2. Kebijakan afirmasi bagi R4 yang gagal CPNS agar memiliki hak serupa dengan honorer database;
3. Solusi regulatif untuk honorer Non-Database yang tidak memiliki formasi, agar tetap mendapat peluang dalam afirmasi lanjutan.

Tuntutan ini didasarkan pada UU ASN No. 20 Tahun 2023 Pasal 66 dan Permenpan-RB No. 347 Tahun 2024 Diktum 33, yang menyatakan bahwa pengangkatan ASN harus mempertimbangkan masa pengabdian dan regulasi afirmatif.

Fakta Kaltim: 1.410 Honorer Tak Terdata

Menurut data dari Forum Komunikasi Tenaga Non-ASN se-Kaltim (FKTNA-KT), sebanyak 1.410 tenaga Non-ASN Pemprov Kaltim belum tercatat dalam database resmi BKN. Mereka tersebar di berbagai instansi seperti Dinas Kehutanan, Satpol PP, RSUD, serta tenaga teknis dan administrasi lainnya.

Sekretaris FKTNA-KT, Fadil Anwar, menegaskan bahwa tanpa regulasi khusus, ribuan tenaga honorer ini terancam kehilangan hak untuk mengikuti seleksi ASN dan akan dialihkan menjadi pekerja outsourcing.

“Kami butuh solusi, bukan pengalihan status yang merugikan. Negara harus hadir dengan kebijakan adil,” ujar Fadil.

Dukungan DPRD Kaltim dan Harapan Nasional

DPRD Kalimantan Timur melalui Komisi I telah menyatakan komitmen untuk mengawal perjuangan honorer Non-Database ke tingkat pusat. Aksi 21 Juli ini diharapkan menjadi momentum besar untuk mendorong keberpihakan pemerintah terhadap para pengabdi negara yang belum terdata secara administratif.

Kontak Narahubung:
Rizky Partama (Koordinator R4 Kaltim)
📞 +62 823-5768-3310
Fadil Anwar (Sekretaris FKTNA-KT)
📞 +62 853-3737-8181

“Kami sudah ada di Jakarta. Ini bukan sekadar unjuk rasa, tapi perjuangan untuk keberlanjutan hidup ribuan honorer Non-ASN.” – Rizky Partama (rdk/ar)