Konspirata.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mencatat pencapaian luar biasa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022. Berdasarkan laporan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp16,804 triliun, melampaui target awal yang ditetapkan sebesar Rp12,469 triliun atau setara 134,77 persen.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kaltim yang digelar di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Selasa (28/3/2023). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri jajaran pimpinan DPRD serta pejabat tinggi Pemprov Kaltim.

Struktur Pendapatan Daerah Kaltim 2022

Wagub Kaltim menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun 2022 terdiri dari tiga komponen utama:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD)
• Pendapatan Transfer
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

“Alhamdulillah, dari target Rp12,469 triliun, kita bisa realisasikan hingga Rp16,804 triliun. Ini berkat sinergi seluruh perangkat daerah dan optimalisasi sumber pendapatan,” ujar Hadi Mulyadi.

Belanja Daerah Meningkat 28 Persen

Terkait belanja daerah, Hadi memaparkan bahwa anggaran APBD Kaltim 2022 mengalami peningkatan. Sebelum perubahan, alokasi belanja sebesar Rp11,501 triliun kemudian meningkat menjadi Rp14,679 triliun, atau naik sebesar Rp3,178 triliun (28%).

Belanja daerah tersebut digunakan untuk:

• Belanja Operasi
• Belanja Modal
• Belanja Tidak Terduga
• Belanja Transfer

Landasan Hukum dan Evaluasi Kinerja

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun 2022 ini disusun berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan APBD serta berpedoman pada:

• RPJMD Kalimantan Timur 2019–2023
• Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
• Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

LKPj juga memuat tindak lanjut atas rekomendasi DPRD Kaltim terhadap LKPj Gubernur tahun sebelumnya (2021).

Hadir dalam Rapat

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut:

• Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni
• Unsur Forkopimda Kaltim
• Para kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltim

Wakil Gubernur menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta komitmen Pemprov untuk terus meningkatkan kinerja fiskal demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. (rdk/Ar)